Menarik membincangkan prihal dukung dan mendukung pada satu persoalan. satu komponen akan terlhat mendukung yang lain jika terdapat hubungab yang saling menguntungkan dan berkorelasi lurus dengan masalah yang dihadapi oleh masing-masing individu tersebut. berangkat dari pemikiran bahwa setiap individu memiliki persoalan yang mesti diselesaikan denagn varietes dan tingkatan yang harus dihadapi, maka jika tidak bijak disikapi, eksistensi pribadi dan egosentris terhadap suatu masalah akan mengurung warga, persoalan kolektif akhirnya terbengkalai. ini tentu akan merugikan warga. Ini tentu akan merugikan warga dalam suatu komunitas, bagaimanapun persoalan individu yang lain. Seperti pada persoalan buruh migrant yang ditipu oleh salah satu PJTKI yang bermasalah atau lambannya klaim asuransi pada warga yang mengalami kecelakaan, sepintas jika dihadapi secara sendiri-sendiri persoalan ini belum tentu selesai. Hanya sedikit saja prosentase penyelesaian kasus secara mandiri, itupun dengan dibarengi oleh orang yang expert dan memiliki pengalaman empiric yang lebih dan diatas rata-rata. Bagaimana dengan warga yang baru memulai kasus dengan tingkat pemahaman yang relative sedikit?
Memulaikan dari rasa simpatik dan semangat, semuanya pasti bisa teratasi. Gerakan rakyat pada kenyataannya begitu efektif untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapinya, pengalaman di berbagai Negara yang memulaikan revolusi suatu bangsa berasal dari gerakan-gerakan rakyat, tidak terkecuali di Nusantara. “Hanya Buruh yang bisa menyelesaikan masalahnya Sendiri, maka mereka harus memimpin dan dipimpin oleh kalangannya”, Darsono. Salah satu inisiatif masyarakat sipil di kabupaten Lombok timur yang menjadi jawaban atas gerakan rakyat ini adalah adanya Lembaga Social Desa di 32 titik. Lembaga social desa ini terbentuk adalah wujud solidaritas warga untuk merangkul sesamanya. Lembaga yang konsen bergerak di bidang advokasi social ekonomi terutama pada kalangan buruh migrant ada disebabkan pemerintah daerah mesti memiliki back up dari masyarakat sipil di tengah kekurangan sumber daya dan minimnya anggaran yang dialokasikan untuk pengawalan dan perlindungan pada buruh migrant. Lembaga ini seakan menjadi antithesa atas kader-kader pemerintah yang ditunjuk menangani persoalan BMI. Gerakan LSD yang masih sangat sederhana ini terbukti efektif dalam menaikkan semangat warga, memberikan tekanan psikologi berjenjang ke para PL atau calo yang ingin memasukkan warga yang tida berdosa ke dalam pasar kerja mereka.
Lihat saja pada kondisi yang dialami oleh Kardiman, Kadir (sukadana) serta Ani (Calon TKW yang diprospekkan menjadi PRT). Keberadaan mereka cukup terbantukan dengan semangat yang membubung tinggi dari LSD dalam menggalang solidaritas warga. Dengan hanya memakai 3 peraturan yakni UU. No.39 Tahun 2004, Permenakertrans No. 07 Tahun 2010 serta perubahan Permenakertrans No.01 Tahun 2012, warga mulai digerakkan untuk memahami logika bermigrasi aman dan contoh cara-cara penyelesaian kasus melalui garis-garis koordinasi pemerintah. Ketika Kardiman mengalami 2 patahan pada tulang fibulanya, kadir mengalami patang lengan kanannya, maka LSD Perdana peduli dengan sigap mengidentifikasi persoalan yang dihadapi, menuliskan kronologi kasus yang dialami oleh kedua TKI tersebut, kemudian menyelesaikan kasus dengan menghubungi PL yang bersangkutan dan menghubungkan dengan BP3TKI, salah satu instansi yang memiliki kewenangan atas klaim asuransi TKI. Pada proses menghubungkan dengan PL, LSD yang dimotori oleh Para Legal (Baharuddin Lova dan Bq. Hizbul Aini) menekan PL untuk mengeluarkan kembali surat dari PT mengenai rujukan asuransi yang harus diklaim oleh korban. Kemudian setelah berhasil, LSD memberikan pemahaman ke keluarga BMI tersebut mengenai arti pentingnya dokumen dan menjelaskan kedudukan dokumen yang dipegangnya kepada warga. Untuk lebih mempertajam wawasan warga dalam konteks perlindungan BMI, disamping mengoordinasikan kasus, Para Legal juga mengundang BP3TKI dengan media sangkep Kampung untuk membincangkan persoalan BMI dan keluarganya di Desa tersebut. Hasilnya adalah solidaritas warga begitu kuat untuk membantu korban dan adanya kesepahaman pemerintah dalam hal ini desa untuk terus berupaya menjaga komitmen warga dalam mengawal BMI.